ngehitsnow.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia untuk periode 2025-2029 membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 10.151 triliun. Akan tetapi, hanya 40 persen dari total kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran sebesar 625,37 miliar dollar AS setara dengan Rp 10.151 triliun ini mengharuskan keterlibatan sektor swasta untuk menutupi kekurangan dana. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur juga semakin kompleks dengan kondisi global yang tidak pasti.
Kebutuhan Investasi Infrastruktur yang Besar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2025 hingga 2029 adalah sebesar 625,37 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 10.151 triliun. Dari total tersebut, hanya 143,84 miliar dollar AS atau sekitar 23 persen yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan riil dan kemampuan anggaran pemerintah, yang mengindikasikan perlunya strategi mitigasi kekurangan dana.
Peran Swasta dalam Pembiayaan Infrastruktur
Sri Mulyani menekankan pentingnya peran sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menutupi kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur. Sekitar 30 persen dari total anggaran, setara dengan 187,61 miliar dollar AS, diharapkan dapat diperoleh dari keterlibatan swasta dan BUMN.
Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan memberikan insentif bagi sektor swasta agar mau berpartisipasi dalam proyek infrastruktur.
Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Situasi Global
Sri Mulyani juga mencatat bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terkait dengan kondisi global. Ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, risiko perubahan iklim juga harus dipertimbangkan, sebab infrastruktur menyerap sekitar 60 persen bahan baku dunia. Oleh karena itu, integrasi keberlanjutan dalam siklus hidup infrastruktur menjadi hal yang sangat penting.
