ngehitsnow.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menerbitkan laporan mengejutkan tentang perusahaan-perusahaan besar dunia yang diduga terlibat dalam genosida di Gaza, Palestina. Laporan berjudul ‘From Economy of Occupation to Economy of Genocide’ ini disusun oleh Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese.
Keterlibatan Perusahaan Teknologi dalam Militer dan Pengawasan
Laporan PBB mencatat keterlibatan raksasa teknologi dari Amerika Serikat seperti IBM, Google, Amazon, Microsoft, dan Palantir yang menyuplai teknologi pengawasan untuk militer Israel. IBM terlibat dalam pengelolaan basis data biometrik warga Palestina yang dikelola dengan otoritas imigrasi Israel.
Google dan Amazon terlibat dalam kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar yang mendukung sistem militer Israel. Sementara itu, Microsoft telah telah memberikan sistem komputasi terintegrasi dengan militer sejak awal 2000-an, dan Palantir menawarkan teknologi intelijen untuk operasi militer.
Perusahaan Pertahanan yang Terlibat dalam Aksi Militer
Dalam laporannya, PBB juga mencatat perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A sebagai penyedia utama persenjataan untuk Israel. Ini termasuk jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan dalam serangan ke Gaza sejak Oktober 2023.
Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer untuk penghancuran massal bangunan di Gaza, termasuk rumah dan rumah sakit, yang menyebabkan semakin parahnya penderitaan warga sipil. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini dalam konflik menyoroti komersialisasi perang yang disokong oleh korporasi besar.
Dampak Sektor Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata
Sektor energi juga tidak terlepas dari keterlibatan perusahaan besar, dengan Chevron, Glencore, dan Drummond Company disebutkan sebagai penyedia energi vital bagi operasi militer Israel. Mereka menyediakan batu bara dan gas yang menjadi sumber energi bagi militer.
Perusahaan alat berat seperti HD Hyundai dan Volvo terlibat dalam penghancuran permukiman Palestina, dengan dugaan penggunaan mesin mereka untuk meratakan area permukiman yang mengakibatkan kehilangan lahan bagi warga Palestina. Sementara itu, sektor pariwisata juga ikut ambil bagian dengan platform seperti Booking.com dan Airbnb yang mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel.
