ngehitsnow.id – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998. Menurut Usman, anggapan Fadli yang menyebut peristiwa ini sebagai rumor adalah sebuah kesalahan fatal.
Dalam konferensi pers daring, Usman menegaskan bahwa pernyataan tersebut merendahkan kredibilitas pengakuan otoritas mengenai pemerkosaan yang terjadi, dan mengabaikan fakta historis yang telah diakui.
Kritik Terhadap Pernyataan Fadli Zon
Usman Hamid memberikan kritik tajam terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor. Ia menekankan bahwa tanpa adanya konfirmasi dari otoritas, sebuah rumor tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan.
Menariknya, pernyataan Fadli telah mengabaikan fakta yang sudah diakui oleh sejumlah Menteri dan Jaksa Agung, yang menyatakan adanya pemerkosaan di masa tersebut. “Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal,” katanya.
Usman berharap agar pernyataan yang meremehkan realitas ini tidak menciptakan kesalahpahaman yang lebih besar di kalangan masyarakat.
Pelanggaran HAM dan Dampaknya
Dalam elaborasi lebih lanjut, Usman menyatakan bahwa Komnas HAM telah mengategorikan pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan Mei sebagai pelanggaran HAM berat. “Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM,” tegasnya.
Sangat mengkhawatirkan, menurut Usman, pernyataan yang menyangkal adanya pemerkosaan berpotensi menciptakan penyangkalan terhadap realitas pelanggaran HAM. Dia mengingatkan bahwa satu kasus pemerkosaan saja sudah cukup untuk mengategorikannya sebagai tragedi kemanusiaan.
“Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM,” lanjut Usman, menggambarkan betapa seriusnya situasi ini.
Pendapat Fadli Zon dan Penulisan Ulang Sejarah
Di sisi lain, Fadli Zon dalam wawancara dengan IDN Times menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim pemerkosaan massal selama kerusuhan tersebut. “Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan skeptisisme Fadli terhadap laporan-laporan yang menuding adanya kejadian pemerkosaan massal. Dalam konteks penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan, ia menyatakan keinginannya untuk menyajikan sejarah yang positif.
“Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa,” ungkap Fadli Zon dengan harapan bahwa narasi yang diangkat mampu menjembatani perpecahan.
