ngehitsnow.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Peraturan Presiden mengenai pendidikan antikorupsi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pendidikan antikorupsi bisa masuk dalam kurikulum formal kita.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa landasan hukum sangat diperlukan agar program pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara efektif dari berbagai jenjang pendidikan.
Urgensi Peraturan Presiden untuk Pendidikan Antikorupsi
KPK sangat menekankan perlunya Peraturan Presiden yang fokus pada pendidikan antikorupsi. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat dasar hukum di semua tingkatan pendidikan.
Tanpa adanya peraturan yang mendukung, upaya KPK dalam menerapkan pendidikan antikorupsi akan mengalami banyak sekali tantangan. KPK optimis bahwa Perpres ini akan segera terbit agar pendidikan antikorupsi bisa berlanjut dan sukses.
Kerjasama Antar Kementerian
KPK telah memulai kolaborasi dengan sejumlah kementerian penting untuk menyusun pendidikan antikorupsi yang lebih terarah. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama adalah beberapa kementerian yang ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum yang komprehensif.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara KPK dan kementerian ini diharapkan menghasilkan kolaborasi yang lebih efektif guna merealisasikan program pendidikan antikorupsi yang diinginkan.
Buku Panduan dan Pelatihan untuk Pendidik
KPK sudah menyiapkan buku panduan pendidikan antikorupsi yang sesuai untuk semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Panduan ini mencakup metode pengajaran yang beragam untuk mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.
KPK juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada para pengajar agar mereka mampu menyampaikan materi antikorupsi dengan cara yang menarik dan efektif. Dengan cara ini, nilai antikorupsi diharapkan dapat tertanam baik dalam diri para siswa.
