ngehitsnow.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia untuk segera memberikan perlindungan kepada selebgram yang ditahan di Myanmar karena diduga mendanai pemberontakan.
Permintaan ini disampaikan Puan saat konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025, menekankan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara di luar negeri.
Pentingnya Evakuasi WNI di Luar Negeri
Dalam pernyataannya, Puan Maharani menekankan pentingnya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah konflik.
“Kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum, masih harus dievakuasi,” ujar Puan, menunjukkan kepedulian terhadap situasi yang dihadapi WNI di luar negeri.
Puan menyatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya yang terjebak dalam situasi berbahaya.
“Apalagi kalau di daerah konflik, semua warga negara yang berada di daerah konflik, tentu saja negara wajib untuk dilindungi,” tambahnya.
Kondisi Selebgram yang Ditahan
Selanjutnya, Puan Maharani merespons informasi dari Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, terkait penahanan selebgram tersebut.
Abraham mengungkapkan bahwa selebgram itu ditahan oleh junta militer Myanmar dan dituduh telah membiayai pemberontakan di negara itu.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengenai situasi yang dialami selebgram tersebut.
“Bahwa ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintah Myanmar,” kata Abraham, meminta agar selebgram itu segera diperjuangkan untuk kembali ke Indonesia.
Respons Pemerintah dan Upaya Perlindungan
Menanggapi desakan Puan dan anggota DPR lainnya, pemerintah diharapkan segera melakukan langkah-langkah perlindungan bagi WNI, terutama yang berada di daerah konflik.
Kementerian Luar Negeri pun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang di Myanmar untuk mengatasi situasi ini.
Merujuk pada pengalaman sebelumnya, evakuasi WNI dari daerah konflik seperti ini memerlukan kecepatan dan kemauan dari pemerintah untuk memastikan keselamatan warganya.
Situasi ini menjadi pengingat pentingnya perhatian bagi keselamatan dan hak-hak warganya di luar negeri.
