ngehitsnow.id – Grab Indonesia memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah yang mempertimbangkan kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen. Pernyataan ini disampaikan oleh Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, pada Rabu (2/7).
Tirza menegaskan bahwa dialog terbuka dan koordinasi antara Grab dan pemerintah sangat penting untuk membahas kebijakan yang berdampak pada pendapatan mitra dan ekspektasi konsumen.
Respons Grab terhadap Kenaikan Tarif
Tirza Munusamy menyatakan bahwa Grab sangat menjunjung prinsip keterbukaan dan siap berdialog dengan pemerintah mengenai rencana kebijakan baru. ‘Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi,’ ujar Tirza.
Ia menekankan bahwa kebijakan tarif yang baru akan berdampak signifikan bagi banyak pihak. Grab memberikan catatan penting bahwa penyesuaian tarif harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan mitra dan permintaan konsumen.
Keterlibatan Mitra dalam Diskusi Kebijakan
Grab mengundang semua mitra untuk berpartisipasi dalam forum diskusi guna mendapatkan masukan mengenai kebijakan yang direncanakan. Tirza menjelaskan, ‘Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak.’
Ia percaya bahwa dengan semangat kolaborasi, akan ada solusi terbaik yang dapat mendukung ekosistem transportasi digital di Indonesia, sambil tetap memperhatikan aspek penting dari setiap kebijakan yang diusulkan.
Pernyataan Kementerian Perhubungan
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan bahwa kebijakan kenaikan tarif ojol telah mendapatkan pertimbangan keputusan final. Namun, saat rapat dengan Komisi V DPR pada Senin (30/6), ia memperjelas bahwa, ‘Kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15 persen ini, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum merupakan keputusan final.’
Aan menambahkan bahwa proses untuk mencapai keputusan akhir masih panjang, dan banyak aspek yang perlu diperhatikan serta dibahas sebelum kebijakan tersebut resmi berlaku.
