ngehitsnow.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo baru saja membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Inisiatif ini bertujuan mendampingi kementerian dalam usaha meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan pemerintah.
Satgassus ini fokus pada kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggali potensi pendapatan di sektor perikanan, yang saat ini masih terhambat oleh masalah perizinan.
Tim Satgassus Tinjau Kondisi Lapangan
Berdasarkan keterangan Yudi Purnomo, anggota Satgassus, mereka telah melakukan koordinasi dengan kementerian selama sekitar enam bulan terakhir. Terbaru, mereka melakukan tinjauan langsung di Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo, dan Pelabuhan Perikanan Benoa, Bali, untuk mempelajari situasi yang ada.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Mei di Probolinggo dan dari 11 hingga 13 Juni di Bali. Hasil inspeksi menunjukkan adanya masalah nyata yang menghalangi peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.
Kendala utama yang ditemukan adalah banyaknya kapal penangkap ikan yang beroperasi tanpa izin di perairan luar 12 mil laut. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak dapat dipungut, mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan.
Rekomendasi dan Solusi dari Satgassus
Yudi mengungkapkan bahwa meskipun beberapa kapal telah mengajukan permohonan izin, proses tersebut seringkali terhambat dan memakan waktu lama. Satgassus memberikan beberapa rekomendasi, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan.
Salah satu langkah yang akan segera dilaksanakan adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP. Dengan adanya ini, tim pelaksana dari KKP diharapkan dapat melakukan pengukuran pada kapal perikanan dengan lebih baik.
Selain itu, KKP akan membuka gerai pelayanan perizinan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, sehingga pemilik kapal dapat segera memproses izin mereka. Langkah ini direncanakan dimulai di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, serta Provinsi Bali.
Dampak Positif untuk Penerimaan Negara
Yudi menekankan bahwa semakin banyak kapal perikanan yang memiliki izin, maka otomatis jumlah PNBP dari hasil tangkapan ikan juga akan meningkat. Ini berarti penambahan penerimaan negara yang penting untuk pembangunan.
Pembentukan Satgassus ini juga penting untuk dicatat, karena terdiri dari mantan pegawai KPK yang sebelumnya terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di Polri. Dipimpin oleh Herry Muryanto, dan diwakili oleh Novel Baswedan, satgas ini menggandeng berbagai pihak untuk mencapai target yang diharapkan.
