ngehitsnow.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait penambahan kuota haji. Investigasi ini menyusul laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyelewengan dana haji selama masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menegaskan bahwa mereka menerima sejumlah laporan pengaduan sejak tahun 2024 yang mengarah pada isu transparansi dalam pengelolaan kuota haji. Rapat pers pada Kamis, 19 Juni 2025, menandai momentum penting bagi penyidikan ini.
Proses Investigasi KPK
Asep Guntur Rahayu menyampaikan, ‘Benar, perkara kuota haji sedang diusut’, menandakan perhatian serius KPK terhadap kasus ini. Sejak tahun lalu, KPK menerima minimal lima laporan yang menyoroti masalah terkait kuota haji, mencerminkan peningkatan kepedulian masyarakat akan isu-isu anggaran.
Laporan pertama datang dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) yang mendesak KPK memeriksa Menteri Agama dan jajarannya pada Rabu, 31 Juli 2024. Ini menjadi sinyal awal yang mendorong sejumlah pihak untuk mengambil langkah serupa dalam menyuarakan keprihatinan mengenai pengelolaan kuota haji.
Berbagai Laporan dan Aksi Masyarakat
Setelah laporan dari GAMBU, mengalir beberapa laporan lainnya, termasuk dari Front Pemuda Anti-Korupsi pada 1 Agustus 2024 yang menyinggung adanya pengalihan kuota haji tanpa prosedur yang jelas. Mahasiswa dari STMIK Jayakarta juga aktif dengan laporan pada 2 Agustus, menyerukan penegakan hukum yang lebih ketat.
Tidak ketinggalan, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) menambah catatan laporan mereka pada 5 Agustus. Kumpulan kelompok masyarakat di bawah Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) bahkan melaksanakan aksi damai di depan KPK pada 6 Agustus, menandakan mobilisasi sosio-politik yang meningkat di kalangan masyarakat.
Tantangan Hukum dan Praperadilan
Dalam perkembangan kasus ini, tantangan hukum pun muncul. Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (Arruki) memasukkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menanyakan lambannya proses penyelidikan KPK terkait aduan dugaan korupsi dana haji yang mereka laporkan.
Dengan situasi ini, masyarakat terus memantau langkah KPK dalam menghadapi tantangan hukum dan publisitas yang mengelilingi kasus ini. Harapan akan transparansi semakin mendesak sejalan dengan tuntutan keadilan dalam pengelolaan anggaran kuota haji.
