ngehitsnow.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai bahwa keterangan Khalid sangat berarti dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Proses Pemeriksaan KPK
Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 23 Juni 2025 dalam rangka menggali informasi mengenai pengelolaan ibadah haji. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif,” ungkap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
Keterangan yang diberikan oleh Khalid dinilai sangat berarti bagi penyidik. Budi juga mendorong pihak-pihak terkait lainnya untuk bersikap kooperatif agar penyelidikan dapat berjalan lebih lancar.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan seputar dugaan penyelewengan pengelolaan kuota haji yang menjadi sorotan KPK. Ketelitian dalam proses ini sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.
Latar Belakang Dugaan Korupsi
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 terungkap setelah adanya temuan dari Pansus Angket Haji yang dibentuk oleh DPR. Pansus ini dibentuk menyusul adanya laporan mengenai sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji yang dikelola oleh Kementerian Agama.
DPR setuju untuk membentuk Pansus Haji pada 4 Juli 2024 untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 H. Laporan awal Pansus ini menyoroti pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dilakukan oleh Kemenag.
Wisnu Wijaya selaku anggota Pansus menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian kuota. Kemenag dinilai tidak mengikuti hasil rapat sebelumnya dalam merinci jumlah kuota jemaah haji.
Tindakan KPK Selanjutnya
Saat ini, KPK fokus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap memiliki informasi penting terkait kasus ini. Budi Prasetyo menginformasikan bahwa tim penyidik tengah meminta klarifikasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan data yang diperlukan.
Meskipun demikian, detail mengenai perkembangan telaah kasus ini tidak bisa dijelaskan lebih lanjut karena proses penyelidikan masih berlangsung. KPK berkomitmen untuk memberikan pembaruan mengenai konstruksi perkara yang tengah diusut.
KPK juga menekankan perlunya transparansi dari Dinas Haji dalam memberikan informasi yang relevan, agar pengelolaan kuota haji semakin jelas dan terbuka bagi publik.
