ngehitsnow.id – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Maman Abdurrahman, sedang berada di tengah sorotan setelah istrinya, Tina Astari, mengajukan permohonan fasilitas negara untuk perjalanan ke Eropa. Permohonan tersebut terkait dengan agenda yang disebut ‘Misi Budaya’.
Surat permohonan yang dikeluarkan oleh Kementerian UMKM pada 30 Juni 2025 ini menjadi viral dan memunculkan banyak pertanyaan mengenai legitimasi permintaan tersebut, karena Tina bukan pejabat resmi dalam kementerian.
Permintaan Fasilitas yang Viral
Surat resmi yang ditandatangani oleh Kementerian UMKM ini memuat rencana perjalanan Tina Astari selama 14 hari, mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Di dalam surat tersebut, Kementerian memohon dukungan dari kedutaan besar Indonesia di negara-negara yang akan dilalui.
Namun, perhatian publik tertuju pada fakta bahwa Tina Astari bukanlah pejabat atau pegawai di kementerian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum permintaan fasilitas negara untuk agenda yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Reaksi Publik dan Netizen
Sebuah unggahan di media sosial oleh akun X @MurtadhaOne1 menyoroti surat tersebut dan mempertanyakan keabsahan rencana perjalanan ini. ‘Ini beneran istri Menteri UMKM minta pendampingan misi budaya? Bukannya itu ranah Dirjen Kebudayaan?’ tulis akun tersebut.
Tidak hanya menyangsikan legalitas permohonan, banyak netizen juga mulai mempertanyakan urgensi dari misi budaya ini. Sebagian mengecam tindakan ini, menilai bahwa anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.
Kementerian UMKM Dalam Fokus
Beragam kritik mengemuka dari kalangan masyarakat, termasuk komentar netizen yang berpendapat, ‘Bu, urus saja Dharma Wanita di Kementerian sendiri. Tidak usah akal-akalan pakai misi budaya ke luar negeri.’ Ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Hingga kini, pihak Kementerian UMKM belum memberikan pernyataan resmi terkait surat viral ini. Ketidakjelasan dari kementerian mengundang semakin banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan misi budaya.
